“Pemerintah tidak pernah menindas kami”: Video bukti hidup pemerintah Tiongkok sebagai intimidasi dan pelanggaran atas penyatuan keluarga bangsa Uyghur

February 2, 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bulan Februari 2019, pejabat pemerintah Tiongkok merilis video bukti hidup pertama yang menampilkan seorang warga Uyghur. Rekaman itu berupaya membantah berita internasional bahwa musisi terkenal Abdurehim Heyit telah meninggal dalam tahanan negara. Video bukti hidup bergaya sandera yang menampilkan warga Uyghur terus menjamur sejak video tersebut dirilis dua tahun lalu. Laporan ini mengidentifikasi dan menganalisis pola yang terlihat dalam penggambaran tentang warga Uyghur yang hilang yang dibuat Negaradengan argumen bahwa video bukti hidup dibuat di bawah tekanan, bukanlah bukti valid kebebasan warga Uyghur. Justru, ini adalah bukti penguat bahwa pemerintah Tiongkok bersalah melakukan atrocity crimes (kejahatan kekejaman).

Orang yang ditampilkan dalam video bukti hidup ini umumnya, meski tidak selalu, adalah anggota keluarga aktivis Uyghur yang tinggal di luar tanah air mereka, Turkistan Timur (atau “Xinjiang”). Para aktivis diaspora ini memiliki kesamaan, yaitumereka sedang atau pernah mengkampanyekan kasus kerabat hilang di Turkistan Timur, yang mereka khawatirkan hilang akibat berbagai bentuk Tindakan penahanan ekstra-legal dan ekstra-yudisial dari negara. Aktivis Uyghur ini menuntut informasi tentang keselamatan, kesejahteraan, dan keberadaan kerabat dan teman mereka. Media pemerintah Tiongkok menjawab aktivisme warga Uighur dengan video bukti hidup, yang seringkali menjadi alat disinformasi, intimidasi, dan menaku-nakuti.

Laporan ini disusun dari video dan wawancara, serta laporan media, akademik, dan LSM untuk mendeskripsikan dan menganalisis tema, dampak, dan implikasi video bukti hidup. Pendahuluan (hal. 2) menjelaskan fitur video bukti hidup secara lebih rinci. Bagian II (hal. 6) mendeskripsikan dan menganalisis fitur-fitur ini dengan sangat mendalam, menggambarkan pola yang terlihat dari berbagai video tersebut, yang menunjukkan video tersebut sudah diatur (heavily scripted) dan tidak berdasarkan kehendak orang yang ditampilkan dalam video tersebut. Bagian III (p. 17) mengeksplorasi perkembangan video ini dari waktu ke waktu, dengan menelisik perkembangan karakteristik tersebut sebagai reaksi terhadap peristiwa diplomatik. Bagian IV (hlm. 25) memperkuat cerita para aktivis Uyghur yang anggota keluarganya ditampilkan dalam video bukti hidup, yang mengeksplorasi dampak video tersebut terhadap para aktivis yang disasar agar menghentikan tuntutannya. Terakhir, Bagian V (p. 32) menempatkan penyebaran video oleh pemerintah Tiongkok dalam kerangka hukum Tiongkok dan internasional.

Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi yang menyasar Partai Komunis Tiongkok (PKT), aktor politik internasional, dan aktivis Uighur sendiri (hlm. 39). Kami meminta PKT memublikasikan dan bersikap transparan tentang keberadaan tahanan, termasuk Uighur, Kazakhtan, dan orang lain yang ditahan di pusat penahanan, kamp interniran, penjara, pengaturan kerja paksa, atau dalam tahanan rumah. Langkah sederhana ini memungkinkan para aktivis Uyghur mengetahui di mana orang-orang yang mereka cintai berada sekaligus memenuhi norma-norma internasional tentang perlakuan yang aman dan kesejahteraan individu yang ditahan.

Kami mendorong masyarakat internasional menganggap serius video bukti hidup sebagai video bergaya sandera yang berupaya memfitnah dan mendiskreditkan aktivis Uyghur di luar negeri. Dalam tujuannya menjadi negara adidaya dunia, PKT telah berupaya mempresentasikan kebijakannya di Turkistan Timur sebagai hal positif. PKT peduli dengan reputasi internasionalnya, dan komunitas internasional harus memanfaatkan fakta ini untuk mendorong perubahan positif.

REKOMENDASI

Untuk Republik Rakyat Tiongkok

  • Menghentikan penggunaan penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa dalam semua kasus;
  • Memastikan semua penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan dicatat dengan benar, dan keluarga diberi tahu sebagaimana mestinya;
  • Mengizinkan akses langsung ke Komisi Penyelidikan independen dan memberikan catatan rinci tentang penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan di pusat-pusat “kejuruan” atau “pendidikan ulang”, mereka yang direlokasi untuk “penempatan kerja,” serta yang menjadi tahanan rumah; dan
  • Meninjau semua kasus mereka yang ditahan atau dipenjara atas tuduhan keamanan negara, terorisme, atau ekstremisme, membatalkan tuduhan yang salah, dan mengupayakan pengadilan ulang yang adil bagi mereka yang tidak memenuhi standar internasional proses hukum.

Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa:

  • Negara-negara Anggota harus mengadakan sidang khusus di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menunjuk Komisi Penyelidikan guna menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Wilayah Uyghur dan mengembangkan strategi untuk mengakhiri pelanggaran ini; dan
  • Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa dan Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-Wenang harus mengirim surat kepada pemerintah Tiongkok yang meminta informasi rinci tentang kasus-kasus yang dikutip dalam laporan tersebut.

Untuk pemerintah nasional:

  • Melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keluarga yang terpisah disatukan kembali, di luar Tiongkok, sesuai hak mereka berdasarkan hukum internasional;
  • Secara publik dan pribadi mendesak pemerintah Tiongkok, di setiap kesempatan yang memungkinkan, untuk mengakhiri kampanye penahanan massal, dan sewenang-wenang, dan membebaskan semua yang ditahan atau dipenjara tanpa proses hukum;
  • Meminta informasi segera dan terkini dari pemerintah Tiongkok tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan kerabat warga Uyghur yang tinggal di negara Anda;
  • Memberikan dukungan langsung kepada warga  Uyghur yang tinggal di negara Anda yang telah diancam, dilecehkan, atau diintimidasi secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah Tiongkok;
  • Bekerja sama dengan pemerintah nasional serta membentuk, memperkuat, dan memobilisasi koalisi internasional untuk menghalangi pelanggaran hak lebih lanjut yang menyasar warga Uyghur dan warga Turki lainnya;
  • Terus memantau perkembangan situasi hak asasi manusia terkait warga Uighur di Tiongkok; dan
  • Memanfaatkan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (di Amerika Serikat) dan yang setara di negara lain untuk memaksa media pemerintah Tiongkok mendaftar sebagai agen asing.

Untuk masyarakat sipil:

  • Mendukung dan memperkuat suara komunitas Uyghur di luar negeri, terutama mereka yang kerabatnya hilang, atau tidak dapat berkomunikasi dengan, kerabat dan teman di Turkistan Timur;
  • Terus menentang keras perlakuan terhadap warga Uighur di Turkistan Timur dan luar negeri;
  • Memantau secara ketat perkembangan situasi hak asasi manusia di lapangan di Turkistan Timur, dan menyesuaikan serta menanggapi perkembangan dan tren baru; dan
  • Menjaga diri dan mengingat bahwa kampanye ini perlu tetapi tidak cukup untuk menciptakan perubahan. Jika Anda belum menerima video bukti hidup, itu bukan karena Anda tidak bekerja cukup keras.

Related

Uyghur camp survivor and UHRP board chair to give Congressional testimony

Read More

Coalition position regarding Inditex and the Uyghur forced labour crisis

Read More

USCIRF calls for international response to atrocities against Uyghurs

Read More

UHRP encouraged by UK parliament motion recognizing genocide, calls on governments to respond accordingly

Read More
Featured Video

Book Talk With Amelia Pang

Our conversation with Amelia Pang, author of “Made in China” and the New York Times op-ed “It Took a Genocide for Me to Remember My Uyghur Roots: My family’s forced assimilation.”
Play Video